Dalamhal ini terdapat tiga maksud dari mewujudkan wawasan kebangsaan itu. Pertama, wawasan kebangsaan menentukan cara bangsa dalam mendayagunakan kondisi geografis, sejarah, sosiobudaya, ekonomi, dan politik serta pertahanan keamanan negara ini dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional. Kedua, wawasan kebangsaan Identitasadalah kesadaran tentang "diri sendiri" yang dapat diperoleh individu dari observasi dan penilaian terhadap dirinya, serta menyadari individu bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. Pengertian identitas adalah organisasi, sintesis dari semua gambaran utuh dirinya, serta tidak dipengaruhi oleh pencapaian tujuan, atribut/jabatan, dan OrangTionghoa dijauhkan dari kehidupan politik praktis. Sebagian menghindari dunia politik karena khawatir akan keselamatan dirinya. Pada masa pemerintahan Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Setiap hari media massa seperti radio dan televisi mendengungkan slogan “persatuan dan kesatuan bangsa”. Olehkarena itu, Pada tanggal 7 Agustus 1945 Panglima bala tentara Jepang yang berkedudukan di Saigon, Jenderal Terauchi mengeluarkaan pernyataan, bahwa Indonesia sebagai anggota Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya dikemudian hari akan diberikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945. Partisipasiaktif mereka dalam kehidupan politik tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan informasi, dan saluran atau media yang paling efektif untuk penyebaran informasi adalah media sosial Hasilpenyelidikan menunjukkan bahwa dalam gerakan massa tiombul apa yang dinamakan sugesti, yang mengakibatkan gerakan massa tersebut dala setiap individu kehilangan control diri terhadap mereka. (kesadaran berkelompok), adanya peran, fungsi, dan kegiatan masing-masing anggota dalam kehidupan berkelompok, maka tiap-tiap anggota pasti Halini penulis lakukan setelah mengikuti “Training of Trainers Sosialisasi UUD Negara RI dan Ketatapan MPR RI” oleh MPR tanggal 9-12 Agustus 2007 di Yogyakarta. 2. PEMBATASAN MASALAH. Dalam makalah ini, penulis membatasi permasalahan pada peran guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun kesadaran berkonstitusi. 3. Indonesiasebagai bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang berlimpah harus mempunyai kesadaran untuk mengelola kekayaan tersebut. Selain itu mempunyai kesadaran untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara dari ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan. Kesadaran dibedakan antara kesadaran sebagai insan Tuhan, Insan sosial dan insan politik. 0cFRgs2. Budaya Politik Materi PKN kelas XI semester 1 BAB1 Berikut akan diuraikan mengenai pengertian budaya politik, tipe-tipe budaya politik, budaya politik di Indonesia,pentingnya sosialisasi plitik dalam pengembangan budaya politik, serta penerapan budaya politik partisipatif. PENGERTIAN BUDAYA POLITIK Samuel Beer, budaya politik adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang bagaiman pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, budaya politik adalah suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dengan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu. Rusdi Sumintapura, budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan plitik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Mochtar Masuddan Colin McAndrews, budaya politik adalah sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya. Larry Diamond, budaya politik adalah keyakinan, sikap, nilai, ide-ide, sentimen, dan evaluasi suatu masyarakat tentang sistem politik negara mereka dan peran masing-masing individu dalam sistem itu. Menurut Almond dan Powell ada 2 orientasi Politik yaitu tingkat Masyarakat dan tingkat Individu Orientasi individu dalam system politik dapat dilihat dari 3 komponen Orientasi kognitifberbagai keyakinan dan pengetahuan seseorang tentang – system politik. – tokoh pemerintahan – kebijakan pemerintahan – Simbol-simbol yang dimiliki oleh system politik seperti ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas negara, mata uang, dll. Orientasi Afektifmenunjuk pada aspek perasaan atau ikatan emosional individu pada system politik. Seperti – perasaan khusus terhadap aspek system politik tertentu yang membuatnya menerima dan menolak system politik. Orientasi afektif ini dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan. Orientasi Evaluatifberkaitan dengan penilaian moral seseorang terhadap sistem politik, kinerja sistem politik, komitmen terhadap nilai dan pertimbangan politik. Orienrtasi Tingkat masyarakat adalahpandangan dan sikap sesama warga negara yang meliputi rasa percaya dan permusuhan antar individu, kelompok maupau golongan. Sikap saling percaya menumbuhkan saling kerja sama sedang sikap permusuhan menimbuklkan konplik TIPE-TIPE BUDAYA POLITIK ciri-ciri Budaya Politik Parokial parochial Political Culture Cirinya – lingkupnya sempit dan kecil – masyarakatnya sederhana dan tradisional bahkan buta hurup. petani dan buruh tani. – Spesialisasi kecil belum berkembang. – Pemimpin politik biasanya berperan ganda bidang ekonomi, agama dan budaya. – masyarakatnya cenderung tidak menaruh minat terhadap objek politik yang luas. – masyarakatnya tinggal di desa terpencil di mana kontak dengan system politik kecil. Budaya Politik Subjek subject Political Culture Cirinya – Orang secara pasif patuh pada pejabat pemerintahan dan undang- undang. – Tidak melibatkan diri pada politik atau golput. – masyarakat mempunyai minat, perhatian, kesadaran terhadap system politik. – Sangat memperhatikan dan tanggap terhadap keputusan politik, atau output – Rendah dalam input kesadaran sebagai actor politik belum tumbuh. Budaya Politik Partisipan participant Political culture Sebagai insan politik, kegiatan-kegiatan politik yang dapat dilakukan sebagai wujud partisipasi politik, antara lain Membentuk organisasi politik atau menjadi anggota Lembaga Swadaya Masyarakat LSM yang dapat mengontrol maupun memberi input terhadap setiap kebijakan pemerintah. Aktif dalam proses pemilu, seperti berkampanye, menjadi pemilih aktif, dan menjadi anggota perwakilan rakyat. Bergabung dalam kelompok-kelompok kepentingan kontemporer, seperti unjuk rasa secara damai tidak anarkis atau merusak, petisi, protes, dan demonstrasi. Cirinya – Kesadaran masyarakat bahwa dirinya dan orang lain anggota aktif dalam kehidupan politik. – Melibatkan diri dalam system politik sangat berarti walaupaun hanya sekedar memberikan suara dalam pemilu. – Tidak menerima begitu saja terhadap keputusan, kebijakan system politik – Dapat menilai dengan penuh kesadaran baik input maupun output bahkan posisi dirinya sendiri. Menurt Muhtar Masoed dan Colin MacAndrews ada 3 model budaya politik Model masyarakat demokratis industrial Yang terdiri dari aktivis politik, kritikus politik. Identik dengan budaya politik partisipan. Model Sistem politik otoriter rakyat sebagai subyek yang pasif, tunduk pada hukumnya tapi tidak melibatkan diri dalam urusan politik dan pemerintahan Identik dengan budaya politik subjek. Model masyarakat system demokratis pra –industrial masyarakat pedesaan, petani, buta hurup, kontak politik sangat kecil, budaya politik Parokial. BUDAYA POLITIK DI INDONESIA Herbert Feith, Indonesia memiliki 2 budaya politik yang dominan Aristokrasi Jawa Wiraswasta Islam Clifford Geertz, Indonesia memiliki 3 subbudaya yaitu Santri pemeluk agama islam yang taat yang terdiri dari pedagang di kota dan petani yang berkecukupan. Abangan yang terdiri dari petani kecil. Priyayi golongan yang masih memiliki pandangan hindu budha, yang kebanyakan dari golongan terpelajar, golongan atas penduduk kota terutama golongan pegawai. Afan Gaffar, budaya politik indonesia memiliki 3 ciri dominan Hirarki yang tegar/ketat adanya pemilahan tegas antar penguasa wong Gedhe dengan Rakyat kebanyakan wong cilik. Kecendrungan Patronage hubungan antara orang berkuasa dan rakyat biasa seperti majikan majikan dengan buruh. Kecendrungan Neo Patrimonialistik, yaitu perilaku negara masih memperlihatkan tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial. Menurut Max Weber,dalam negara yang patrimonialistik penyelenggaraan pemerinbtahan berada dibawah kontrol langsung pimpinan negara. Menurutnya karakteristik negara patrimonialistik adalah Cenderung mempertukarkan sumber daya yang dimiliki seseorang penguasa kepada teman-temannya. Kebijakan sering kali lebih bersifat partikularistik dari pada bersifat universalistik. Rule of Lawlebihbersifat sekunder bila dibandingkan dengan kekuasaan penguasa rule of man Penguasa politik sering kali mengaburkan antara kepentingan umum dan kepentingan publik. Di masa Orde Baru kekuasaan patrimonialistik telajh menyebabkan kekuasaan tak terkontrol sehingga negara menjadi sangat kuat sehingga peluang tumbuhnyacivil society terhambat. Contoh budaya politik Neo Patrimonialistik adalah proyek di pegang pejabat. Promosi jabatan tidak melalui prosedur yang berlaku surat sakti. Anak pejabat menjadi pengusaha besar, memamfaatkan kekuasaan orang tuanya dan mendapatkan perlakuan istimewa. anak pejabat memegang posisi strategis baik di pemerintahan maupun politik Nazarudin Samsudin, menyatakan dalam sebuah budaya ciri utama yang menjadi identitas adalah sesuatu nilai atau orientasi yang menonjol dan diakui oleh masyarakat atau bangsa secara keseluruhan. Jadi simbol yang selama initelah diakui dan dikenal masyarakat adalah Bhineka Tunggal Ika, maka budaya politik kita di Indonesia adakah Bhineka Tunggal Ika. SOSIALISASI POLITIK Pengertian sosialisasi politik Kenneth P. Langton,Sosialisasi politik adalah cara bagaimana masyarakat meneruskan kebudayaan politiknya. Gabriel A. Almond, Sosialisasi politik adalah proses dimana sikap-sikap politik dan pola – pola tingkah laku diperoleh atau dibentuk, dan merupakan sarana bagi generasi muda untuk menyampaikan patokan politik dan keyakinan politik. Richard E. Dawson, sosialisasi politik adalah pewarisan pengetahuan , nilai dan pandangan politik darimorang tua, guru dan sarana sosialisasi lainnya bagi warga baru dan yang beranjak dewasa. Dennis Kavanagh, sosialisasi politik adalah istilah untuk mengganbarkan proses dimana seseorang mempelajari dan menumbuhkan pandangannya tentang politik. Ramlan Surbakti, sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakatnya. Alfian,sosialisasi Politik adalah usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat, sehingga mereka mengalami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Sosialisasi politik dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya 1. Dalam Lingkungan Keluarga, orang tua bisa mengajarkan kepada anak-anak beberapa cara tingkah laku politik tertentu. Melalui obrolan politik ringan sehingga tak disadarai telah menanamkan nilai-nilai politik kepada anak-anaknya. 2. Di Lingkungan Sekolah,dengan memasukkan pendidikan kewarganegaraan. Siswa dan guru bertukar informasdi dan berinteraksi dalam membahas topik tentang politik. 3. Di lIngkungan Negara, secara hati-hati bisa menyebarkan dan menanamkan ideologi-ideologi resminya. 4. Di Lingkungan Partai politik, Salah satu fungsi partai politik adalah dapat memainkan perannya sebagai sosioalisasi politik. Artinya parpol itu telah merekrut anggota atau kader danpartisipannya secara periodik. Partai politik harus mampu menciptakan kesan atau image memperjuangkan kepentingan umum. Menurut Ramlan Surbakti ada dua macam sosialisasi politik dilihat dari metode penyampaian pesan Pendidikan Politik Yaitu proses dialogis diantara pemberi dan penerima pesan. Dari sini anggota masyarakat mempelajari simbol politik negaranya, norma maupun nilai politik. Indoktrinasi Politik, yaitu proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai , norma dan simbol yang dianggap pihak berkuasa sebagai ideal dan baik. Dalam upaya pengembangan budaya politik, sosialisasi politik sangant penting karena dapat membentuk dan mentransmisikan kebudayaan politik suatu bangsa, serta dapat memelihara kebudayaan politik suatu bangsa, penyampaian dari generasi tua ke generasi muda, dapat pula sosialisasi politik dapat mengubah kebudayaan politik. Menurut Gabriel A. Almond, sosialisasi politik dapat membentuk dan mentransmisikan kebudayaan politik suatu bangsa dan mememlihara kebudayaan politik suatu bangsa dengan bentuk penyampaian dari generasi tua kepada generasi muda. Terdapat 6 sarana atau agen sosialisasi politik menurut Mochtar Masoed dan Colin MacAndrews, adalah Keluarga yaitu lembaga pertama yang dijumpai sesorang individu saat lahir. Dalam keluarga anak ditanamkan sikap patuh dan hormat yang mungkin dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam sistem politik setelah dewasa. Sekolah yaitu sekolah sebagai agen sosialisasi politik memberi pengetahuan bagi kaum muda tentang dunia politik dan peranan mereka di dalamnya. Disekolah memberi kesadaran pada anak tentang pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara, cinta tanah air. Kelompk bermainyaitu kelompok bermain masa anak-anak yang dapat membentuk sikap politik seseorang, kelompok bermain saling memiliki ikatan erat antar anggota bermain. Seseorang dapat melakukan tindakan tertentu karena temannya melakukan hal itu. Tempat kerjayaitu organisasi formal maupun nonformal yang dibentuk atas dasar pekerjaan seperti serikat kerja, sderikat buruh. Organisasi seperti ini dapat berfungsi sebagai penyuluh di bidang politik. Media massayaitu informasi tentang peristiwa yang terjadi dimana saja dengan cepat diketahui masyarakat sehingga dapat memberi pengetahuan dan informasi tentang politik. Kontak-kontak politik langsungyaitu pengalaman nyata yang dirasakan oleh seseorang dapat berpengaruh terhadap sikap dan keputusan politik seseorang. Seperti diabaikan partainya, ditipu, rasa tidak aman,dll. BUDAYA POLITIK PARTISIPAN Gabriel A. Almonddan Sidney Verba, budaya politik partisipatif atau disebut juga budaya politik demokrasi adalah suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya, yang menopang terwujudnya partisipasi. Untuk terwujudnya partisipasi itu warga negara harus yakin akan kompetensinya untukterlibat dalam proses politik dan pemerintah memperhatikan kepentingan rakyat agar rakyat tidak kecewa dan apatis terhadap pemerintah. Ramlan Surbakti, partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Ciri-cirinya adalah Perilaku warga negara yang bisa diamati bukan batiniah sikap dan orientasi. Perilaku atau kegiatan itu mem,pengaruhi pemerintah pemegang kebijakan Kegiatan atau prilaku yang gagal ataupun berhasil termasuk partisipasi politik. Kedgiatan mempengaruhui pemerintah dapat dilakukan secara Langsung yaitu individu tidak menggunakan perantara dalam memepengaruhi pemerintah. Tak langsung yaitu menggunakan pihak lain yang dapat meyakinkan pemerintah. Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan dengan prosedur wajar konvensional tidak berupa kekerasan nonviolence seperti ikut memeilih dalam pemilihan umum,mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, menulis surat, dll,dan ada yang melalui cara –cara diluar prosedur yang wajar tidak Konvensional dan berupa kekerasan violence, seperti demonstrasi unjuk rasa, pembangkangan halus golput,hura-hura, mogok, serangan senjata, gerakan-gerakan politik, dan revolusi, kudeta, makar,dll Prof. Dr. Miriam Budiardjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang dalampartai plitik yang mencakup semua kegiatamnnsukarela dimana seseorang turut dalam proses pemilihan pemimpin plitik dan turut langsung atau tidak lanmgsung dalam pembentukan kebijakan umum. PARTAI POLITIK Prof. Dr. Miriam Budiardjo, partai plitik adalah organisasi atau golongan yang berusaha untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaan. Sigmund Neuman, partai politik adalah organisasi tempat kegiatan politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang tidak sepaham. Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya sehingga penguasaan itu memberikan mamfaat kepada anggota partainya baik bersifat ideal maupun material. FUNGSI PARTAI POLITIK Sarana komunikasi politik, yaitu penyalur aspirasi pendapat rakyat, menggabungkan berbagai macam kepentingan dan merumuskan kepentingan yang menjadi dasar kebijaksanaannya. Upaya Partai politik dalah mencapai fungsi ini adalah Memperjuangkan aspirasi rakyat agar menjadi kebijaksanaan umum oleh pemerintah Menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan pemerintah Perantara broker dalam suatu bursa ide-ide Bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat sebagai pengeras suara. Sarana Sosialisasi Politik, yaitusarana untuk memmberikan penanaman nilai-nilai, norma, dan sikap serta orientasi terhadap fenomena politik tertentu. Upaya yang dilakukan untuk mencapai fungsi ini adalah Penguasaan pemerintah dengan memenangkan setiap pemilu Menciptakan image bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum Menanamkan solidaritas dan tanggung jawab terhadap para anggotanya maupun anggota lain Sarana Rekrutmen Politik, yaitu mencari dan mengajakorang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan plitik. Dengan demikian memperluas partisipasi politik. Upaya yang dilakukan parpol adalah Melalui kontak pribadi maupun persuasi Menarik golongan muda untuk didddik menjadi kader di masa depan Sarana Pengatur Konplik, yaitu mengatasi berbagai macam konplik yang muncul sebagai konsekuensi dari negara demokrasi yang di dalamnya terdapat ersaingan dan perbedaan pendapat. Biasanya masalah tersebut cukup mengganggu stabilitas nasional. Hal ini mungkin saja dimunculkan oleh kelompok tertentu untukkepentingan ppularitasnya. Upaya yang dilakukan partai politik adalah Bilaanggta partai plitikyang memberikan informasi justru menimbulkan kegelisahan dan perpecahan masyarakat,pimpinan partai politik harus segera klarifikasi atau diselesaikan dengan baik. Adanya kemungkinsn anggota partai plitik lebih mengejar kepentingan pribadi/golongannya, sehingga berakibat terjadi pengkotakan politik atau konplik yangbharus segera diselesaikan dengan tuntas. WAHANA POLITIK PRAKTIS Sistem Pemilihan Umum dari segi tujuan penyelenggaraannya Sistem Pemilihan Langsung pemilihan yang para pemilihnya langsung memilih anggota-anggota Badan Perwakilan Rakyat yang akan mewakilinya. Sistem Pemilihan Bertingkat Pemilihan yang dalampemilihan tahap pertama memilih wali pemilih, kemudian walim pemilih itu memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem Pemilihan Umum dari segi tujuan pandangan rakyat Sistem Pemilihan Mekanis pemilihan yang melihat rakyat sebagai masa/kelompok individu yang mempunyai hubungan yang sama, masing-masing individu dianggap sebagai satu-satunya pengendalian hak pilih aktif, sama-sama mempunyai satu suara dalam pemilihan. Sistem Pemilihan Organis pemilihan yang menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu, seperti halnya kelompok keluarga, kelompok daerah/wilayah, kelompok cendekiawan, buruh, tani, lapisan sosial, lembaga-lembaga lainnya. Persekutuan itulah yang diutamakan sebagai pengendali hak pilih. Sistem pemilihan mekanis di tinjau dari rakyat pemilih pada umumnya berkisar pada dua prinsip pokok yaitu distrik dimana satu daerah pemilihan memilih satu wakil, proporsional berimbang yaitu satu daerah pemilihan beberapa wakil. Sistem Distrik Dimana negara terbagi dalam dalam daerah-daerah bagian distrik. Dalam sistem distrik hanya diwakili oleh satu orang dengan suara mayoritas. No Kelebihan sistem distrik No Kekurangan sistem distrik 1 Rakyat mengenal dengan baik orang yang mewakili daerah distriknya 1 Suara dari eserta pemilu yang kalah akan hilang, tidak dapat digabungkan 2 Wakil setiap distrik sangat mengenal daerah dan kepentingan rakyat 2 Meskipun partai besar berkuasa, jika satu distrik kalah dalam pemilu, maka suaranya tidak terwakili di distrik itu 3 Adanya hubungan yang erat antara wakil distrik dengan rakyatnya 3 Wakil rakyat yang menang dalamsatu distrik lebih memperhatikan distriknya, terkadang mengabaikan kepentingan nasional 4 Wakil distrik sangat memperhatikan dan memperjuangkan distriknya 4 Golongan minoritas kurang terwakili Sistem Proporsional Setiaporganisasi peserta pemilu akan memperoleh sejumlah kursi parlemen sesuai dengan jumlah suara pemilu yang di peroleh di seluruh wilayah negara. Terbuka kemungkinan terjadi penggabungan partai kecil koalisi untuk memperoleh kursi di parlemen. No Kelebihan sistem prporsional No Kekurangan sistem proporsional 1 Lebih demokratis karena semua partai dapat terwakili di parlemen 1 Peranan pemimpin partai sangat menentukan dalam penetapan daftar calon Badan Perwakilan Rakyat 2 Tidak ada suara yang hilang karena semua digabung secara nasional 2 Calon-calon yang diikutsertakan dalampemilu kurang atau tidak dikenal oleh pemilih 3 Badan Perwakilan Rakyat benar-benar menjadi wadah dan aspirasi seluruh rakyat 3 Wakil-wakilrakyat yang duduk di pusat kurang memahami dan memperhatikan kepentingan daerah Sistem gabungan Mengabungkan antara sistem distrik dengan sistem proporsional. Sistem ini membagi wilayah negara dalam beberapa daerah pemilihan. Sisa suara pemilu tidak hilang melainkan diperhitungkan dengan jumlah kursi yang dibagi. PERILAKU POLITIK Perilaku politik adalah tingkah laku politikm para aktor politik dan warganegara atau interaksi antara pemerintah danmasyarakat, lembaga-lembaga pemerintah, antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik. Aktor politik ada dua macam Aktor bertipe pemimpin yang mempunyai tugas, tanggung jawab, kewenangan untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik. Warga negara biasa yang memiliki hak sarta kewajiban untuk mengajukan tuntutan dan dukungan terhadap aktor yang bertipe pemimpin. Macam-macam perilku politik Radikal adalah perilaku warganegara tidak puas terhadap keadaan yang ada serta menginginkan perubahan yang cepat dan mendasar, tidak kenal kompromi dan tidak mengindahkan orang lain cenderung ingin menang sendiri. Moderat adalah perilaku politik masyarakat yang telah cukup puas dengan keadaan dan bersedia maju, tetapi tidak menerima sepenuhnya perubahan apalagi perubahan yang serba cepat seperti kelompok radikal. Status Quo adalah sikap politik dari warga negara yang sudah puas dengan keadaan yang ada/berlaku dan berusaha tetap mempertahankan keadaan itu. Konservatif adalah sikap perilaku politik masyarakat yang sudah puas dengan keadaan yang sudah ada dan cenderung bertahan dari perubahan. Liberal adalah sikapperilaku politik masyarakat yang berrpikir bebas dan ingin maju terus. Menginginkan perubahan progresif dan cepat, berdasarkan hukum atau kekuatan legal untuk mencapai tujuan. KOMUNIKASI POLITIK Bentuk-bentuk komunikasi politik ada 2 yaitu Posisi horizontal Komunikator danmasyarakat terlibat menerima danmemberi relatif seimbang sehingga terjadi sharing. Momunikasi horizontalini meerefleksikan nilai demokrasi. Pola-pola linier arus komunikasi politiksatu arah yang cenderung vertikal. Bentuk komuniukasi ini merefleksikan nilai feodalistik dan pola kepemimpinan otoriter. DEBAT POLITIK Debat politik merupakan proses pendewasaan politik masyarakat melalui tukar pikiran yang mengandung mnakna sebagai berikut Makna politis yaitu debat harus dapat menjadi wahana pendidikan politik masyarakat. Makna sosiologis yaitu debat politik harus mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang senakin sadar hak dan kewajibannya, memiliki perilkau politikmsantun, tidak anarkis, kooperatif dll. Dasar hukum debat politik adalah Pasal 28 UUD 1945, yaituKemerdekaan berserikan dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dansebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945, yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul,dan mengeluarkan pendapat. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 19 menyatakan setiaporang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. UU Nomor 9 tahun 1998, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, disebutkan setiap warga negara secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. sumber Jakarta ANTARA - Generasi Z dikenal sebagai generasi yang saat ini sedang dalam rentang umur remaja, generasi yang akan sering disebut-sebut akan menjadi generasi emas pada 2045, saat Republik Indonesia berusia 100 tahun alias satu abad. Badan Pusat Statistik mengategorikan generasi terbaru setelah generasi milenial itu dengan rentang kelahiran pada 1997 sampai dengan 2012. Generasi tersebut di Sensus Penduduk 2020 BPS memiliki proporsi paling besar yakni dengan persentase 27,94 persen, di atas angka generasi milenial dengan rentang kelahiran 1981-1986 yang persentasenya pada 25,87 persen. Bahkan generasi X kelahiran 1965-1980 hanya 21,88 persen dan baby boomer kelahiran 1946-1964 11,56 persen saja dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 270,20 juta jiwa. Di dalam angka, jumlah ini adalah 75,49 juta jiwa. Melihat proporsi Generasi Z yang begitu besar dibandingkan yang lain tentunya juga akan memberikan pengaruh kuat di berbagai sendi kehidupan bangsa Indonesia. Salah satunya kehidupan politik bangsa, mereka tentunya diperhitungkan dengan jumlahnya yang besar itu dan juga akan terlibat dalam menentukan arah politik Indonesia. Baca juga Sejauh apa ketertarikan generasi Z soal politik? Peneliti Lembaga Sindikasi Pemilu Demokrasi SPD, Rizqan, menyebutkan bahkan Generasi Z itu memiliki kesadaran politik yang cukup bagus. Jika diperkirakan, kesadaran politik generasi Z bisa dikatakan setidaknya berada pada angka 70 persen. Bahkan kesadaran politik mereka sudah terlihat ketika penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019. Kemudian yang paling kentara adalah pada berbagai kebijakan politik yang diambil pejabat politik bangsa. "Tapi mereka memiliki patron tersendiri, berbeda dengan generasi lainnya. Kita bisa lihat ketika RUU Omnibus Law, bagaimana mereka bereaksi di saluran mereka sendiri, itu menunjukkan kesadaran berpolitik mereka," kata Rizqan. Namun sayangnya kata dia, kesadaran politik generasi itu terciptanya karena kemauan mereka dengan cara autodidak tertarik untuk menggali kehidupan politik bangsa. Ditambah lagi Generasi Z tidak bisa lepas dari teknologi, informasi dan internet. Hal itu mendorong mereka mencari tahu sendiri seperti apa kehidupan dan arah politik bangsa tanpa ada yang menjadi rel guna menuntun mereka. "Biasanya yg dianggap "patron" oleh Gen Z itu tokoh yg dianggap "netral" dari kelompok politik tertentu oleh mereka," kata dia. Kesadaran politik Generasi Z ini akhirnya tidak cukup literasinya karena mereka hanya mendapatkan informasi secara autodidak, dan mereka pun juga tidak punya ruang untuk mengekspresikan kesadaran politiknya tersebut. Oleh karena itu, menurut Rizqan stakeholder politik di Indonesia perlu menyentuh kesadaran politik Generasi Z dan memberikan mereka ruang untuk terlibat dalam politik bangsa. "Contoh, partai politik mesti cari tahu apa sih yang diinginkan oleh Generasi Z soal politik, terus bagaimana cara memfasilitasi mereka untuk menyalurkan aspirasinya. Ini penting untuk menyentuh kesadaran politik mereka," ujarnya. Baca juga Polda Sulut ajak generasi muda ikut seleksi SIPSS Membimbing Generasi Z Generasi Z merupakan generasi yang kreatif, mandiri, dan cakap teknologi, temasuk dalam membangun pendidikan politik mereka. Generasi itu mulai melek politik dan mencari tahu sendiri informasi-informasi terkait politik secara autodidak. "Mereka melihat dan mengecek media sosial, mereka ini khan sangat melek dan tahu itu ada di media sosial, oleh karena itu mereka mempelajari politik di media sosial," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin. Hanya saja, lanjut dia kalau berbicara teori dan narasi politik tentunya tidak cukup dengan media sosial saja, karena media sosial tidak memberikan ilmu yang cukup terkait ilmu pengetahuan tentang politik. Yang ada di media sosial, bentuknya hanya lebih kepada pertarungan politik praktis, kubu-kubuan di dunia maya, tentunya hal itu kurang baik bagi literasi politik para Generasi Z. Remaja-remaja yang sedang dalam proses pencarian jati diri itu tentunya perlu menambahkan keilmuan mereka lewat dunia kampus atau berbagai seminar keilmuan politik yang berbasis dalam jaringan. Namun, sebenarnya yang tak kalah penting adalah adanya bimbingan bagi Generasi Z dalam mendapatkan pengetahuan politik mereka sehingga apa yang dapatkannya benar-benar komprehensif. Kemudian, kata dia jika berbicara memberikan ruang yang cukup dan literasi maka partai politik tentu berada di hulunya dan kekuasaan berada di hilirnya. "Parpol memiliki tugas penting dan tanggung jawab besar mendorong Generasi Z untuk menjadi cikal bakal para pemimpin bangsa di masa yang akan datang," ucap dia. Pengetahuannya dan kesadaran politik sendiri sangat penting bagi Generasi Z sebab menjadi pijakan atau landasan mereka dalam membangun bangsa. Pijakan yang tepat tentunya akan menghantarkan bangsa ini ke arah yang tepat pula. "Karena bangsa ini dibangun oleh mereka, kalau bukan oleh mereka siapa lagi. Yang tua tentunya pasti akan hilang dan muncul lah Generasi Z ini, dan harapannya Generasi Z ini memiliki kesadaran politik yang tinggi untuk membangun bangsa," kata dia. Pentingnya kesadaran politik kata dia jangan di lihat dari sisi politik praktis saja, setiap tindakan dalam kehidupan ini sesungguhnya memerlukan kesadaran politik yang baik. "Tidak ada kehidupan ini yang tidak tersentuh kebijakan politik, misalnya Generasi Z memilih jalur pendidikan, pekerjaan, soal kesehatan, memutuskan mau memiliki rumah atau tidak, itu kan termasuk keputusan politik," katanya. "Kalau mereka tidak punya kesadaran dengan literasi politik yang baik, akhirnya setiap keputusan dalam hidup mereka akan ragu-ragu. Hal itu menyebabkan generasi ini hanya akan menjadi objek bukan subjek, menjadi penggembira saja," kata dia. Sedangkan, Generasi Z yang diharapkan adalah menjadi pelaku pembangunan bangsa, bahkan menjadi pelaku dengan peran besar di berbagai bidang di kancah internasional. "Kalau kesadaran politik mereka rendah maka yang terjadi mereka akan dibodohi. Oleh karena itu Generasi Z yang cerdas adalah generasi yang sadar akan politik, hak dan kewajibannya," ujar Komaruddin. Berperan penting Ketua DPR, Puan Maharani, menilai Generasi Z atau para remaja berperan penting bagi keberlangsungan bangsa Indonesia di masa depan karena dia yakin akan mengubah Indonesia. Pada sisi lain, lagi, jumlah Generasi Z ini sangat besar terhadap komposisi penduduk Indonesia dan secara politik akan menyusun jumlah pemilih yang juga tidak main-main. Tentu ini harus disikapi secara serius pada berbagai aspek, di antaranya secara politik, yang salah satu pelaksanaannya adalah melalui Pemilu ataupun Pilkada dimana para kontestan berhadapan dengan jumlah besar pemilih. "Dalam alfabet, huruf Z dianggap huruf yang terakhir. Tetapi, saya justru melihat generasi Z sebagai titik awal perjalanan baru bangsa Indonesia," kata Puan. Hal itu dikatakan Puan saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan kegiatan Parlemen Remaja Tahun 2020. "Insya Allah, pada 2045 nanti di antara para peserta Parlemen Remaja ini mungkin sudah ada yang menjadi anggota DPR, memiliki perusahaan sendiri, jadi ilmuwan, ahli teknologi, atau bahkan menteri," ujarnya. Artinya menurut dia, para peserta parlemen remaja itu yang akan mengambil keputusan penting yang akan membentuk Indonesia ketika negara sudah berusia lebih dari satu abad. Menurut Puan, keberlangsungan masa depan Indonesia ini akan terwujud saat para remaja berperan aktif menjaga identitas sebagai bangsa Indonesia. "Karena adik-adik ini adalah generasi yang penting bagi masa depan Indonesia, saya ingin menyampaikan harapan supaya semua berperan aktif menjaga identitas kita sebagai bangsa Indonesia," katanya. Menurut dia, salah satu yang utama adalah dengan menjaga dan menerapkan Pancasila yang merupakan ideologi bangsa, bukan hanya menghafal Pancasila, tetapi benar-benar menerapkan-nya. "Gotong royong sangat dibutuhkan agar kita bisa melewati pandemik Covid-19 ini. Kita harus saling mengingatkan sesama teman, ke orang tua kita, supaya benar-benar menjaga protokol kesehatan, yaitu cuci tangan dengan sabun, pakai masker, dan jaga jarak fisik," ujarnya. Sebagai Ketua DPR, Puan menyampaikan bahwa suara generasi Z tetap dianggap penting oleh lembaga yang dipimpinnya dan DPR akan mendengarkan suara generasi Z dengan tangan terbuka. Dia meyakini bahwa para remaja bisa memberi masukan dan kritik secara santun, tidak memakai bahasa kasar, tidak memaki-maki, tidak percaya hoaks dan telah memeriksa kebenaran setiap berita yang didapat. Pewarta Boyke Ledy WatraEditor Ade P Marboen COPYRIGHT © ANTARA 2021 – Setiap masyarakat memiliki kecenderungan untuk menanamkan norma dan nilai-nilai kepada anggotanya, termasuk dalam bidang politik. Dari proses penanaman tersebut, anggota masyarakat akan berusaha mempelajari tentang bagaimana sistem politik seharusnya bekerja serta apa yang harus dilakukan pemerintah untuk kurun waktu yang relatif panjang, sikap-sikap politik yang dipelajari oleh anggota masyarakat tersebut akan membentuk suatu budaya tertentu, yaitu budaya politik. Dilansir dari buku Pengantar Ilmu Politik 2016 karya Michael G. Roskin dan kawan-kawan, dijelaskan definisi budaya politik menurut Sidney Verba. Menurut Sidney Verba budaya politik adalah suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif, dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi di mana tindakan politik dilakukan. Baca juga Partai Politik Definisi dan Fungsinya Pada dasarnya, budaya politik merupakan nilai-nilai pengetahuan, adat istiadat, dan norma-norma yang dianut bersama dan melandasi pandangan hidup warga masyarakat suatu negara. Budaya politik lebih fokus terhadap aspek-aspek non perilaku aktual, seperti pandangan, sikap, nilai, dan kepercayaan. Dengan demikian, budaya politik merupakan dimensi psikologis dari sebuah sistem politik yang mempunyai peranan penting bagi keberlangsungan suatu sistem politik. Budaya politik memang tidak bisa lepas dari sistem politik. Sebab hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik. Berarti, setiap berbicara tentang budaya politik, maka tidak akan jauh-jauh dari pembicaraan sistem politik yang mencakup komponen-komponen struktur politik, fungsi-fungsi sistem politik, atau gabungan antara struktur dan fungsi politik. Tidak hanya itu, budaya politik juga mencakup komponen-komponen perilaku masyarakat suatu negara secara massal yang mempunyai peran bagi terciptanya sistem politik yang ideal. Baca juga Infrastruktur Politik di Indonesia Dari berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa budaya politik merupakan persepsi dan tindakan warga masyarakat suatu negara terhadap pembentukan struktur dan proses kegiatan politik masyarakat yang bersangkutan maupun pemerintahnya. Tipe-tipe budaya politik Dalam buku Mengenal Ilmu Politik 2015 karya Ikhsan Darmawan, dijelaskan beberapa tipe budaya politik, yaitu Budaya politik parokial Budaya politik parokial merupakan tipe budaya politik yang terbatas pada lingkup kecil yang bersifat kedaerahan. Budaya politik ini memperlihatkan tingkat partisipasi politik masyarakatnya sangat rendah yang diakibatkan oleh faktor kognitif tingkat pendidikan rendah. Budaya politik tipe ini juga memperlihatkan bahwa masyarakatnya tidak memiliki minat maupun kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Budaya politik tipe ini terlihat jelas pada kelompok masyarakat tradisional. Budaya politik subyek Budaya politik subyek merupakan tipe budaya politik di mana anggota masyarakat tidak mempunyai perhatian dan kesadaran besar terhadap keseluruhan sistem politik yang ada. Dalam budaya politik tipe ini, perhatian yang lebih besar ditunjukkan pada hasil dari sistem politik yang bersangkutan. Sementara dalam hal partisipasi dan keterlibat dalam sistem politik, bisa dibilang sangat kecil. Baca juga Suprastruktur Politik Indonesia Kekuatan subyek politik dalam tipe ini sangat kecil dalam hal memengaruhi dan mengubah sistem politik yang ada. Dengan demikian, posisi subyek politik dalam tipe ini hanya menunggu kebijakan yang dihasilkan oleh para pembuat kebijakan. Budaya politik partisipan Budaya politik partisipan merupakan tipe budaya politik di mana anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dalam tipe ini, anggota masyarakat berperan aktif dalam proses politik serta dapat memengaruhi sebuah kebijakan politik yang akan dibuat oleh pemegang kekuasaan. Budaya politik tipe partisipan merupakan tempat yang ideal bagi tumbuh suburnya demokrasi. Hal ini dikarenakan adanya harmonisasi hubungan warga negara dengan pemerintah. Harmonisasi hubungan tersebut terlihat dari partisipasi aktif warga negara dalam proses politik. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.